Ada Artikel menarik dari seorang teman tentang Kenaikan BBM:
"Menolak
Pencabutan Subsidi BBM" buat Orang Awam
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ)
Naskah ini juga bisa diakses dan didownload di
bawah ini
WEB: http://www.penaindonesia.org/bbm/
PDF: http://www.penaindonesia.org/bbm/subsidi.pdf
WORD: http://www.penaindonesia.org/bbm/subsidi.doc
PEMERINTAH MENGATAKAN, AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK
DUNIA, SUBSIDI BBM YANG MENINGKAT DRASTIS AKAN MENGANCAM DEFISIT
ANGGARAN NEGERI KITA.BENARKAH?
TIDAK BENAR. Naiknya harga minyak dan gas dunia
memang meningkatkan jumlah subsidi BBM. Tapi, juga meningkatkan
pendapatan ekspor
Indonesia dari sektor minyak dan
gas.
Artinya: naiknya pengeluaran untuk subsidi
diimbangi oleh naiknya
pendapatan ekspor migas. Anggaran akan aman
karenanya.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan,
pendapatan ekspor migas kita akan meningkat bersama naiknya harga minyak di
pasaran internasional.
APAKAH SUBSIDI BBM MELEBIHI PENDAPATAN KITA DARI
EKSPOR MIGAS?
TIDAK BENAR. Pendapatan ekspor migas lebih besar
dari subsidi minyak.
Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
pendapatan ekspor migas kita tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun.
Tahun 2004 lalu, pendapatan dari sektor migas ini
hanya Rp 122
triliun. Artinya ada kenaikan lebih dari 40%.
Sementara itu, masih menurut departemen yang sama,
subsidi BBM yang dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya
sebesar Rp 135 triliun.
Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dengan kata
lain, subsidi tidak akan mengancam defisit anggaran.
BENARKAH SUBSIDI BBM MERUPAKAN PENGELUARAN TERBESAR
NEGARA, SEHINGGA JIKA DIPERTAHANKAN BAKAL MENGANCAM KEUANGAN NEGARA?
TIDAK BENAR. Di luar belanja rutin (gaji pegawai,
pembelian barang dan belanja pembangunan), pengeluaran terbesar pemerintah
pusat ditempati oleh pembayaran utang negara.
Lihat Tabel di sini
http://www.penaindonesia.org/bbm/
http://www.penaindonesia.org/bbm/images/2004.jpg
http://www.penaindonesia.org/bbm/images/2005.jpg
http://www.penaindonesia.org/bbm/images/2005.jpg
BERAPA BESARNYA UTANG PEMERINTAH INDONESIA?
Indonesia merupakan salah satu
negeri pengutang terbesar di dunia.
Menteri Keuangan melaporkan pada pertengahan
September 2005, utang
pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun
(seribu dua ratus
triliun rupiah), atau 52% dari Pendapatan Domestik
Bruto.
Indonesia juga salah satu negeri
yang paling berat beban utangnya.
Sekitar 30-40% pengeluaran pemerintah pusat
beberapa tahun terakhir dipakai untuk membayar cicilan pokok dan bunga
utang negara. Makin sedikit yang tersisa untuk belanja kesehatan dan
pendidikan.
Pembayaran utang akan meningkat dalam tahun-tahun
mendatang: dari Rp 108,7 triliun pada 2004 menjadi Rp 118,5 pada 2006
depan.
WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENGATAKAN, KENAIKAN
HARGA MINYAK MERUPAKAN SATU-SATUNYA JALAN INDONESIA KELUAR DARI
KEBANGKRUTAN. BENARKAH PERNYATAAN ITU?
TIDAK BENAR. Pencabutan subsidi bukan satu-satunya
jalan keluar untuk mencegah kebangkrutan.
Ada alternatif lain:
1. Mengurangi kebocoran belanja rutin, yang selama
ini banyak dikorupsi.
2. Mengurangi pembayaran utang dengan cara meminta
pemotongan jumlah
utang.
MENTERI ABURIZAL BAKRIE MENGATAKAN: "PILIH
MEMBAKAR RP 60 TRILIUN DI JALAN, ATAU SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT GRATIS".
APA ARTI PERNYATAAN ITU?
PERNYATAAN ITU MENYESATKAN. Sekolah dan rumah sakit
gratis hanya janji kosong. Pemerintah tidak akan mengalihkan Rp 60
triliun tadi, jika ada, untuk belanja pendidikan dan kesehatan.
Tahun 2005, belanja sektor kesehatan hanya Rp 9,9
triliun, sementara pendidikan Rp 30,8 triliun. Bandingkan dengan
pengeluaran untuk pembayaran utang, sebesar Rp 93,9 triliun.
Tidak hanya pendidikan kesehatan yang makin merana.
Pembangunan
infrastruktur seperti jalan, air bersih dan
perumahan juga menyusut.
Belanja pembangunan terus merosot, sementara
pembayaran utang terus meningkat.
Lihat Tabel dan Bagan di sini
http://www.penaindonesia.org/bbm/images/utang.jpg
BENARKAH SUBSIDI BBM HANYA DINIKMATI ORANG KAYA,
YAKNI ORANG-ORANG
YANG MEMAKAI BENSIN, SOLAR DAN LISTRIK LEBIH
BANYAK?
TIDAK BENAR. Baik orang kaya maupun orang miskin
menikmati subsidi
BBM. Subsidi BBM adalah subsidi tidak langsung.
Artinya bukan bensin, solar atau minyak tanah itu sendiri yang mempunyai
arti.
Subsidi BBM menopang daya beli masyarakat. Jika
subsidi dicabut, daya beli masyarakat akan jatuh.
Bahan bakar merupakan komponen setiap barang dan
jasa yang kita
konsumsi (pangan, sandang, perumahan, obat-obatan,
layanan pendidikan).
Jika subsidi dihapus, maka harga pangan, sandang,
perumahan, obat dan layanan pendidikan meningkat drastis. Orang miskin
akan semakin sulit menjangkau kebutuhan pokok dan layanan dasar yang
harganya melambung.
Dampak kenaikan harga lebih besar bagi orang miskin
ketimbang bagi
orang kaya.
TAPI, BUKANKAH ORANG KAYA MENGKONSUMSI ENERGI
(MINYAK, SOLAR DAN
BENSIN) LEBIH BANYAK KETIMBANG ORANG MISKIN,
ARTINYA MEREKA MENERIMA SUBSIDI LEBIH BANYAK DARI ORANG MISKIN?
BENAR. Orang kaya memang mengkonsumsi minyak dan
energi lebih banyak karena mereka punya rumah lebih besar (listrik
lebih banyak, untuk penerangan, kulkas dan AC) dan punya mobil yang
haus bensin.
Itu memang tidak adil. Harus ada cara untuk
mengoreksi ketidakadilan itu. Pencabutan subsidi bukan cara satu-satunya.
Kita tak perlu membakar rumah untuk menangkap tikus.
ADAKAH CARA LAIN UNTUK MENGOREKSI KETIDAKADILAN
ITU?
ADA
Ketidakadilan dalam
konsumsi minyak bersubsidi bisa dikoreksi
dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi pada
mobil pribadi, kulkas, AC, peralatan elektronik dan sebagainya, untuk
mengkomensasi tingginya pemakaian bahan bakar mereka.
TAPI, BUKANKAH ORANG MISKIN DIBERI KOMPENSASI?
BENAR. TAPI JUMLAHNYA SANGAT SEDIKIT. Kompensasi
pencabutan subsidi pada Oktober 2005 ini hanya sebesar Rp 4,7 triliun
untuk sekitar 15,5 juta keluarga. Bandingkan angka itu dengan
pembayaran utang negara yang mencapai lebih dari Rp 90 triliun.
BUKANKAH SUBSIDI BBM MENYEBABKAN PENYELUNDUPAN?
BUKAN. Penyelundupan disebabkan oleh rendahnya
kinerja pemerintah
dalam menegakkan hukum, di samping merajalelanya
korupsi. Gaji pegawai pemerintah terus meningkat, tapi mengurus
penyelundupan tidak bisa.
Belanja pegawai negeri meningkat dari Rp 54,2
tirliun pada 2004,
menjadi Rp 61,1 triliun dan diusulkan naik lagi
menjadi Rp 77,7
triliun pada 2004.